JAKARTA, arikamedia.id – – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan tanggapan atas tuntutan koalisi masyarakat sipil, yakni tuntutan masyarakat 17+8, yang ramai dibicarakan publik. Respons ini disampaikan melalui akun media sosial resmi Fraksi PDI Perjuangan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakpuasan masyarakat yang salah satunya berakar dari DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memandang dengan serius tuntutan masyarakat karena itu adalah amanat konstitusi,” bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Official Account Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (5/9/2025).
Fraksi PDIP berkomitmen menjalankan keputusan rapat pimpinan DPR, yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, serta melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dan komisi- komisi DPR.
Juga melakukan pembenahan dan memperbaiki diri, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan yang membangun. Serta mendukung penuh dan akan berkontribusi aktif dalam reformasi kelembagaan DPR RI yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Melansir RM.id Rakyat Merdeka, selain itu, seluruh anggota Fraksi PDIP diinstruksikan untuk turun langsung ke daerah pemilihan. Mereka diminta menyerap aspirasi warga, mendengar kebutuhan masyarakat, dan menjadikannya dasar keputusan politik.
