Bagja Hidayat : Wapemred Tempo
SEJARAH banyak berulang di era Prabowo Subianto, secara sengaja ataupun terjadi seperti déjà vu. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan koperasi desa Merah Putih hingga negosiasi tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah contohnya. Negosiasi biaya tambahan barang ekspor Indonesia ke Amerika itu mengingatkan kita pada ketegangan di sekitar akhir 1950-an.
Syahdan, pada waktu itu, setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia diakui sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Indonesia juga otomatis menjadi anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Namun kesepakatan KMB sekaligus menyetujui pemindahan utang Hindia Belanda. Jumlahnya 4,3 miliar gulden atau Rp 39,2 triliun dengan nilai sekarang.
Di tengah kekacauan ekonomi setelah perang, republik yang muda ini harus menanggung beban utang di tengah defisit anggaran Rp 1,7 miliar, ketika US$ 1 saat itu sama dengan US$ 13,5 saat ini. IMF pun siap menyalurkan pinjaman untuk membantu ekonomi Indonesia sebesar US$ 55 juta atau Rp 899 miliar dalam nilai sekarang.
Komitmen utang IMF diumumkan pada Agustus 1956, tiga bulan setelah Presiden Sukarno berkunjung ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dia disambut meriah. Presiden Dwight Eisenhower dan Wakil Presiden Richard Nixon menyebut Sukarno sama dengan George Washington, bapak pendiri bangsa Amerika.
