AMBON, arikamedia.id – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol, menegaskan bahwa distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat timpang.
Dijelaskan, pemerataan pendidikan di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan tajam.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun formula baru guna mendorong pemerataan penempatan kepala sekolah, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Namun, langkah ini tidak cukup bila tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang konkret.
“Kita menghadapi persoalan serius. Banyak sekolah di daerah 3T tidak memiliki kepala sekolah, apalagi guru yang bersedia mengabdi di sana,” kata Saoda saat diwawancarai, Kamis (24/07/25).
Kata Saoda, fenomena maraknya pendirian sekolah baru tanpa kajian dan perencanaan yang matang. Ia menyebut, kondisi ini justru memperparah kesenjangan distribusi guru.
Jangan hanya berhenti di regulasi lanjutnya, harus ada insentif yang layak sebagai bentuk penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
Lebih jauh diungkapkan, itu akan menjadi pemicu semangat dan loyalitas.
“Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Seram Bagian Timur, satu desa bisa punya satu SMA. Bayangkan jika ada 10 desa, maka akan ada 10 SMA yang semuanya butuh guru. Ini bukan solusi, malah menambah beban distribusi tenaga pendidik,” ujarnya.
