JAKARTA, arikamedia.id – Informasi pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah bagaikan tsunami yang menerjang perekonomian Indonesia. Bahkan, kalangan pengusaha yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menganggap jumlah korban PHK di tanah air dalam tahap mengkhawatirkan.
Merespons itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan strategi untuk memperbaiki iklim lapangan kerja di Indonesia, supaya gelombang PHK mampu diredam.
Jumlah PHK sendiri berdasarkan catatan Apindo pada periode 1 Januari 2025-10 Maret 2025 telah mencapai 114.675 orang. Terdiri dari jumlah peserta yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena PHK sebanyak 73.992 orang, dan jumlah peserta yang mengajukan klaim JHT BPJS TK karena PHK 40.683 orang.
Data PHK ini melanjutkan kondisi pada 2024 yang mencapai 411.481 orang. Terdiri dari jumlah peserta yang tidak lagi menjadi peserta BPJS TK sepanjang tahun lalu yang mencapai 257.471, dan jumlah peserta yang mengajukan klaim JHT BPJS TK sebesar 154.010 orang.
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf mengungkapkan, DEN tengah merancang dua skema kebijakan struktural untuk membendung gelombang PHK. Pertama, ialah merevitalisasi industri padat karya, dan kedua merumuskan formula upah minimum provinsi atau UMP yang sesuai dengan kapasitas industri dan kebutuhan kelas pekerja.
