TERNATE, arikamedia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak pernah membentuk Tim Percepatan Pembangunan (TPP). Penegasan ini disampaikan Gubernur Sherly saat dikonfirmasi suaraternate pada Senin, 14 April 2025.
Lebih lanjut Sherly menjelaskan bahwa saat ini Pememerintah Provinsi Maluku Utara tengah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan benar-benar mengakomodasi 9 Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sherly-Sarbin, sekaligus sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
Sebagai bentuk keseriusan dalam pengawalan program, Gubernur mengumumkan akan membentuk satuan tugas khusus bernama Satgas Pengawasan Program Prioritas (Satgas PPP). Satgas ini dijadwalkan mulai terbentuk pada Mei 2025, setelah seluruh proses pergeseran anggaran rampung, mengutip Suara Ternate.com.
“Satgas ini bukan untuk menggantikan peran OPD, melainkan akan menjalankan fungsi pengawalan dan pengawasan langsung terhadap program-program unggulan,” jelas Gubernur Sherly. Satgas PPP sendiri memiliki empat tugas utama, yakni:
•Mengawal pelaksanaan program unggulan agar berjalan sesuai jadwal dan rencana kerja. •Melaporkan secara berkala progres pelaksanaan kepada Gubernur.
