Kalau dijawab dari segi kebijakan yang ideal, dapat dikatakan bahwa jika pemerintah mengambil langkah strategis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, seharusnya ketiga PSN tersebut dapat terselesaikan dengan baik karena secara tidak langsung ketiga PSN tersebut akan memberikan dampak kepada masyarakat baik itu kesejahteraan ekonomis, pendidikan bahkan kepada pariwisata yang ada di Maluku. Sebaliknya apabila dijawab dari sudut pandang anggara, tampaknya mustahil untuk dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran yang begitu besar di bidang kementrian yang memang merupakan lembaga yang menangani PSN tersebut. Jangan lupa bahwa pada saat pemerintahan Presiden SBY dan Jokowi selama 20 tahun, dengan modal anggaran yang cukup baik (meskipun kritis pada masa Covid-19) seharusnya PSN ini sudah dapat terjalankan dengan baik apabila pemerintah benar-benar serius membangun dan menepati apa yang telah dijanjikan tetapi PSN terutama LIN bahkan tidak dilakukan sama sekali.
Ingat juga bahwa pada saat rapat kerja menteri KKP dan DPR pada tahun 2022 lalu, pemerintah saat ditanya mengenai rencana pembangunan Pelabuhan Baru Ambon atau Ambon New Port yang justru dibatalkan mengatakan bahwa “duitnya nggak ada masalahnya” (Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, 24 Maret 2022). Selain itu, pemerintah menyebutkan bahwa sulitnya menarik investor menjadi kendala utama dalam pelaksanaan LIN di Maluku. Dengan demikian masih yakin ketiga PSN tersebut dapat berjalan dengan lancar dalam kondisi efisiensi anggaran ini?
